Betonklik.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak kurangi jatah menteri asal PDIP waktu lakukan reshuffle kabinet jilid II. Hal semacam itu sekalian menjawab kritik umum yang menilainya ada beberapa menteri asal PDIP yang tidak layak dipertahankan.
" Pada umumnya (menteri PDIP) tak perlu ditukar. Namun bila ditukar yang utama (terus) lima, " tutur Andreas selesai diskusi Masalah SindoTrijayaFM di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2015).
Andreas menyinggung status Menkumham Yasonna Laoly yang sering memperoleh kritik umum, termasuk juga kritik yang dikerjakan beberapa pengamat, dan beberapa ahli hukum serta HAM.
Dia menilainya, apa yang dikerjakan Yassona yaitu dalam posisi melindungi sistem penegakan hukum serta HAM. Karena, tak gampang menggabungkan ke-2 hal itu, hingga menimbulkan kritik dari beragam kelompok.
" Di situ balance memanglah tak gampang. Namun saya saksikan dalam perjalanan penyelenggaraan di Kemkumham, dia sangatlah perform. Masalah imigrasian, ada bebebrapa dirjen dari sisi serta bagian kerjanya terpisah saat ini, " katanya.
Seperti di ketahui, dalam kabinet kerja Jokowi-JK, PDIP juga sebagai partai pengusung paling utama pemerintahan sudah meletakkan lima orang kadernya. Mereka yaitu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia serta Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum serta HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Menteri Koperasi serta UMKM AAGN Puspayoga, serta paling akhir Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar